MATARAM, Swarakupang News. – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) secara resmi menyerukan pengakhiran segala polemik yang berkaitan dengan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Sekretaris Daerah NTB meminta seluruh pihak untuk menghentikan perdebatan yang tidak produktif dan mulai mengalihkan seluruh energi serta fokus pada agenda besar pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas birokrasi dan menjaga ritme kerja pemerintahan tetap optimal di tengah berbagai target strategis yang harus dicapai dalam tahun anggaran berjalan.

Fokus Utama: Transformasi Energi Menuju Kerja Nyata

Sekda NTB menegaskan bahwa dinamika birokrasi adalah hal yang wajar, namun tidak boleh menjadi hambatan yang berkepanjangan. Menurutnya, waktu dan pikiran yang tersita untuk polemik jabatan seharusnya dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan krusial di masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur.

Poin-poin penting yang ditekankan oleh Sekda NTB:

• Stabilitas Birokrasi: Memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap solid dalam menjalankan fungsi pelayanan publik tanpa terganggu isu jabatan.
• Akselerasi Program Strategis: Mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan yang menjadi prioritas Gubernur NTB.
• Kolaborasi Multi-sektor: Mengajak elemen masyarakat, akademisi, dan praktisi untuk kembali bersinergi dalam membangun daerah.

Pembangunan NTB sebagai Prioritas Tertinggi

Provinsi NTB saat ini tengah menghadapi sejumlah tantangan sekaligus peluang besar, mulai dari pengembangan sektor pariwisata bertaraf internasional hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Pemprov NTB menilai bahwa suasana kondusif adalah syarat mutlak untuk menarik investasi dan menjalankan roda pemerintahan yang transparan.

“Kita perlu menyatukan visi. Energi yang selama ini habis untuk polemik, mari kita konversi menjadi kerja keras di lapangan. Rakyat membutuhkan hasil nyata dari pembangunan, bukan perdebatan mengenai administratif yang berlebihan,” ujar perwakilan Pemprov NTB.

Menjaga Kondusivitas Menjelang Agenda Besar Daerah

Menjelang berbagai agenda besar, baik di sektor olahraga, pariwisata, maupun agenda politik daerah, stabilitas di level pimpinan administrasi (Sekda) menjadi sangat vital. Pemprov NTB berharap dengan berakhirnya polemik ini, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berjalan lebih efektif.

Langkah taktis yang akan dilakukan pasca-polemik:

1. Konsolidasi Internal: Memperkuat hubungan kerja antar instansi di lingkungan Pemprov NTB.
2. Transparansi Publik: Meningkatkan komunikasi mengenai capaian pembangunan agar masyarakat merasakan manfaat langsung.
3. Evaluasi Kinerja: Fokus pada monitoring berkala terhadap target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Harapan Masyarakat NTB

Berbagai elemen masyarakat di Mataram dan wilayah NTB lainnya menyambut baik seruan ini. Fokus pada pembangunan diharapkan dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan di pelosok Nusa Tenggara Barat. Dengan birokrasi yang tenang dan fokus, visi “NTB Gemilang” diharapkan dapat segera terakselerasi. (wan’s)